Pemprov Bali Jajaki MoU penanganan sampah dengan Inggris
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya bersama jajaran OPD dan Evigreen-Indo Energy Inggris bahas kerja sama penanganan masalah sampah, Denpasar
Intipmedia.com, Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menjajaki kerja sama penanganan sampah dengan Evigreen-Indo Energy Inggris, guna mendukung pelestarian lingkungan dengan memacu penggunaan energi bersih, kendaraan listrik, serta menuju Bali Emisi Nol Bersih 2045.
Dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Selasa, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya meminta jajaran dinas terkait menindaklanjuti komunikasi dengan pihak Inggris tersebut agar masalah sampah segera mendapat solusi.
“Saya tugaskan secepatnya kepala dinas terkait untuk memfasilitasi. Tahun 2024 saya targetkan sudah bisa dikebut penyelesaian masalah sampah ini,” katanya di hadapan Kepala Dinas LHK, Dinas PUPR, Disnaker ESDM, Dinas Perhubungan, dan Kepala Bappeda Bali.
Sang Made Mahendra menyampaikan upaya penanganan masalah sampah ini sudah sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam peta biru pembangunan di Pulau Dewata, dimana Bali bergerak sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki yaitu penghormatan terhadap alam lingkungan, sumber air, dan lainnya.
“Bahkan kita punya Hari Nyepi di mana selama 24 jam kita tidak menggunakan energi sama sekali,” ujarnya.
Kepada jajaran Evigreen-Indo Energy serta perwakilan Kota Southampton, Inggris, Sang Made menjelaskan tujuannya, termasuk kerja keras pemerintah daerah (pemda) selama ini yang berupaya penuh mencari solusi terbaik untuk masalah sampah. Apalagi ini menyangkut citra Bali sebagai kawasan pariwisata internasional.
Menanggapi itu CEO Evigreen Nick Ruber mengatakan pihaknya memiliki beberapa solusi efektif yang bisa diaplikasikan di Bali, baik untuk menangani masalah sampah maupun percepatan kendaraan listrik.
“Kami sudah terapkan di sejumlah negara seperti Turki, Albania, dan Portugal. Jadi saya kira ada banyak solusi untuk permasalahan di Bali, tinggal sekarang melihat seperti apa kebutuhan Pemerintah Bali,” pungkasnya. (ant/red)