Diduga Terlibat Pelepasan Aset, Satreskrim Polres Lebak Banten Mengamankan Mantan Kades
Mantan Kepala Desa di Lebak, Bamten digelandang ke balik jeruji besi Polres, Selasa (21/03)
Intipmedia.com, Banten – Mantap Kepala Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibacak, Lebak, Banten digelandang ke Mapolres setempat. Itu terkait dugaan perkara dugaan Korupsi Pelepasan Tanah Desa saat menjabat Kades.
Adalah Ya (48) mantan Kades Tambak Baya inisial YA (48) diamankan setelah diduga melakukan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang pada Pelepasan Hak tanah Kas Desa Tambak Baya untuk pembangunan jalan tol Serang – Panimbang sesi II tahun 2021 di kp. Pasir Haleuang Desa Tambakbaya, Cibadak, Banten
Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Wiwin Setiawan, SIK MH didampingi Kasat Reskrim Polres Lebak Iptu Andi Kurniady Eka Setyabudi,S.T.K, S.I.K. menjelaskan, kasus ini berawal Pada tahun 2022, didapat informasi bahwa Ketika PT. Wika kontruksi akan melakukan clearing lokasi Pembangunan jalan tol serang panimbang tepatnya di kp. Pasir Haleuang Desa Tambakbaya, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, dihalangi oleh BPD dan beberapa perwakilan pihak Desa Tambakbaya, karena salah satu bidang yang akan dilakukan clearing adalah tanah Desa yang belum selesai proses ruislag nya / tukar menukar tanahnya, Kemudian pihak Wika kontruksi menunjukan dokumen yang mana Bidang tanah tersebut sudah dibayarkan ke atas nama mantan Kepala Desa Tambak Baya inisial YAA (48).
Kapolres menjelaskan setelah i melakukan serangkaian proses penyidikan dan telah ditemukan dua alat bukti yang sah termasuk keterangan
Ahli pidana, ahli pertanahan dan ahli audit penghitungan Kerugian keuangan negara, maka penyidik unit tipikor Polres Lebak melakukan gelar perkara penetapan tersangka. “Tersangka ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 maret 2023, dan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan,’ubgkapnya.
“Akibat perbuatan tersangka atau Pelaku negara dirugikan Sebesar rp. 591.360.000,- sesuai dengan penghitungan Kerugian negara dari ahli auditor inspektorat kab. Lebak,” tuturnya.
Terkait dari perkara dugaan korupsi mantan Kades, Satreskrim Polres Lebak mengamankan barang bukti berupa satu unit kendaraan roda empat jenis Nissan Juke warna putih , 1 (satu) bundle akta pendirian PT. Intan permana sakti, 1 (satu) bundle dokumen pengajuan ugr bidang 00149 Desa Tambakbaya , 1 (satu) bundle dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas a dan b pengadaan tanah, 1 (satu) lembar dokumen sanggah hasil inventarisasi dan Identifikasi bidang 00149, 1 (satu) lembar berita acara perubahan hasil inventarisasi Dan identifikasi bidang 00149, 1 (satu) lembar berita acara perubahan nama hasil
Penghitungan apreisal, 1 (satu) bundle hasil penghitungan apreisal, 1 (satu) lembar peta bidang objek pajak kp. Pasir haleuang ds. Tambakbaya. Cibadak, Lebak,1 (satu) bundle DHKP ds. Tambakbaya, Cibadak, Lebak,1 (satu) bundle dokumen pencairan ugr dan pelepasan hak Tanah bidang 00149, 1 (satu) bundle peraturan desa 05 tahun 2017 tentang Kepemilikan aset desa tambakbaya berikut lampirannya, 1 (satu) buah buku register perdes, 1 (satu) bundle laporan aset desa tambakbaya tahun 2021, 1 (satu) bundle dokumen ruislag bidang 00149, bidang 00172 dan bidang 00185, 1 (satu) bundle dokumen ruislag bidang 00172 dan bidang 00185,” Paparnya.
Sedangkan, sebagian uang hasil korupsi atas pengakuan tersangka
digunakan untuk melakukan take over PT. Intan Permana Sakti seharga Rp. 160.000.000,-, dibelikan kendaraan r4 merk nissan Juke seharga Rp. 120.000.000,-, membeli kendaraan roda 2 merk Kawasaki w175 seharga Rp. 53.000.000,- , pembelian dan Pemasangan paving block di mushola sebesar Rp. 15.000.000,-, Pembelian dan pemasangan paving block di Pesantren sebesar Rpsebesar Rp . 15.000.000,-, merenovasi madrasah ibtidaiyah dan sisanya digunakan pribadi,” terangnya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku dikenakan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 8 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana Maksimal 20 tahun / seumur hidup,” pungkasnya. (Red)
