Pemerintah Sepakat Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN Bakal Dirombak Total
Pemerintah RI melalui MenPAN RB Azwar Anas menyatakan Tukin ASN bakal dirombak total
Intipmedia.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo dan MenPAN RB sepakat, Tukin ASN bakal dirombak total, ternyata karena alasan penting ini.
Dengan alasan inilah Jokowi perintahkan MenPAN RB untuk melakukan perombakan Tukin atau tunjangan kinerja para ASN.
Lanjut Anas, dengan alasan kuat berfokus pada perubahan kesejahteraan rakyat, bukan penilaian administratif lagi.
Dikatakan, bicara tukin tentu para ASN langsung berbinar-binar karena jumlahnya yang sangat fantastis, seperti yang disadari oleh Jokowi dan MenPAN RB. Dengan demikian penting untuk merombak Tukin bagi Jokowi dan juga MenPAN RB, untuk meningkatkan kinerja ASN.
MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas mengikuti arahan Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi birokrasi bagi para ASN melalui Tukin.
Lebih jauh Anas melansir permintaan disampaikan Jokowi dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta pada Rabu, 15 Maret 2023, ditegaskan pentingnya belanja pemerintah untuk Produk Dalam Negeri (PDN).
Sejak 2022, Jokowi telah menggaungkan program belanja PDN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dimana kaitannya juga dengan Tukin ASN, dimana penghasilan yang banyak tersebut digunakan untuk belanja produk dalam negeri.
“Akan kita hubungkan, saya sudah perintah ke Menteri PANRB untuk yang namanya tukin (tunjangan kinerja), ini kalau sudah masuk ke tukin semuanya pasti semangat. Akan kita hubungkan dengan dalam negeri di kementerian, lembaga, kabupaten, kota, dan provinsi,” ujar Presiden seperti dilansir Klik Pendidikan melalui laman KemenPAN RB.
Anas menyampaikan bahwa menyambut perintah Jokowi, KemenPAN RB telah mempertajam pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) menjadi RB Tematik.
Dimana kaitannya juga dengan Tukin ASN, dimana penghasilan yang banyak tersebut digunakan untuk belanja produk dalam negeri.
Berikut alasan Presiden Jokowi yang perintahkan MenPAN RB untuk lakukan perombakan Tukin ASN.
Dimana tidak lagi fokus di hulu atau tata kelola internal birokrasi, tetapi saat ini harus lebih fokus kepada penyelesaian masalah hilir rakyat.
“Atas arahan Presiden, penilaian reformasi birokrasi kita ubah. Jangan lagi fokus di hulu atau tata kelola internal birokrasi, tetapi kini harus fokus pada penyelesaian problem hilir rakyat seperti kemiskinan, inflasi, dan penguatan UMKM serta industri dalam negeri lewat belanja produk lokal melalui APBN dan APBD,” ujar Anas.
Anas menyampaikan apabila dulu instansi pemerintah harus mengisi 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen untuk melakukan penilaian reformasi birokrasi.
Dimana penilaian tersebut cenderung administratif, sekarang ubah fokus hanya kepada 26 indikator dampak hasil.
Seperti angka kemiskinan, laju inflasi, besarnya belanja APBN atau APBD untuk produk dalam negeri, peningkatan investasi, dan sebagainya. (Red)
