Tak Loyal dan Melanggar Disiplin, PDI-P Pecat 27 Kadernya


Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristianto memberikan keterangan pers terkait isu aktual dan dinamika pilkada serentak 2024 di Kantor DPP PDI-Perjuangan, Rabu 20 November.

Intipmedia.com, Jakarta – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap 27 kader yang dinilai melanggar disiplin.
Sanksi itu, kata Hasto, berupa pemecatan sebagai kader partai.
“DPP sudah menerima masukan, setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan sanksi pemecatan,” kata Hasto dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lentang Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Hasto memastikan, partai telah mengingatkan para kader untuk menjaga demokrasi yang berkeadilan dan terus menegakkan disiplin partai.

“Siapa pun yang melanggar disiplin partai, akan kita kenakan sanksi organisasi. Sehingga dalam rangka Kongres 2025 yang akan datang, PDI Perjuangan dapat melakukan konsolidasi ideologi dan organisasi,” ucap Hasto.

“Sehingga tersaringlah kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, kader-kader partai yang tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi,” jelas dia.

Karena itu, Hasto menuturkan DPP PDIP akan mengadakan rapat tertutup untuk mendeteksi kader-kader yang indisipliner dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang baru saja berlalu. Dia menyatakan penegakan disiplin itu akan disampaikan dalam acara resmi partai.

“Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama, sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader partai,” tutur Hasto.

Kendati begitu Hasto masih enggan mengungkap nama 27 orang yang dimaksudnya. Dia hanya menjelaskan jenis pelanggarannya dan waktu pelanggarannya.

“(Ada yang) mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.

“Ada yang kombinasi (pelanggaran saat pilpres dan pilkada), jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas,” pungkasnya. (red/dtk)

Berita Terkait

Top