Walikota Metro Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara Daring bersama Mendagri
Intipmedia.com, Kota Metro – Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang berlangsung pada Senin (26/05/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan dari Ruang Kerja Wali Kota Metro sebagai bagian dari agenda rutin mingguan Pemerintah Pusat bersama seluruh pemerintah daerah dalam upaya pemantauan dan pengendalian inflasi di daerah, sekaligus menyampaikan informasi terkini terkait kondisi perekonomian nasional.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah guna menjaga stabilitas harga serta mendukung implementasi program-program prioritas nasional.
“Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini bertujuan memperkuat struktur ekonomi masyarakat akar rumput melalui pembentukan koperasi berbasis komunitas yang efisien dan berdaya saing,” katanya.
Menurut Tito, koperasi tersebut harus mampu menyederhanakan rantai distribusi barang kebutuhan pokok, menjaga kestabilan harga, serta meningkatkan pendapatan masyarakat serta target pemerintah untuk membentuk 80.000 koperasi aktif di seluruh Indonesia dalam waktu dekat.
“Koperasi Merah Putih bukan hanya soal formalitas administratif. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi baru yang sehat, mandiri, dan mampu memberdayakan masyarakat. Saya minta kepala daerah memberikan dukungan penuh,” tegas Tito dalam arahannya.
Sementara itu, Kepala Bappenas RI, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, turut memberikan paparan terkait peran Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional menyampaikan bahwa sesuai Keppres No. 23 Tahun 2017, Bappenas bertanggung jawab atas penyusunan RPJMN, RKPN, serta koordinasi pembangunan lintas sektor.
Rachmat juga membeberkan kondisi inflasi nasional per April 2025, di mana sektor makanan, minuman, tembakau, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang utama sehingga tren inflasi saat ini harus diawasi ketat agar tidak membebani masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 tercatat 4,87% dan angka tersebut masih jauh dari target 8% yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan, Provinsi Maluku Utara mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 34%, sementara Papua Tengah mengalami kontraksi hingga -25,53%.
“Selain itu, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menjadi sorotan karena mencatat pertumbuhan negatif sebesar -1,47%. Menurut Bappenas, daerah tersebut masih dalam tahap pengawasan karena arah pertumbuhan ekonominya belum pasti, ” bebernya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, juga melaporkan bahwa inflasi (year-on-year/y-o-y) hingga April 2025 sebesar 1,56% ini lebih rendah dibandingkan 2022, namun masih lebih tinggi dari tahun 2023 dan 2024.
“Berdasarkan data, ada lima provinsi mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), yakni Papua Tengah, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, “papar puji.
Saat ini berdasarkan data, komoditas utama penyumbang inflasi di Indonesia adalah bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah. (Adv)
